Kalau anggaran Dinas PUPR di Bengkulu diibaratkan kue ulang tahun, maka 40%-nya memang tampak besar di piring mereka. Tapi mari kita realistis: PUPR itu bukan tamu biasa, dia tukang masak yang harus bangun dapur, meja, dan atapnya dulu sebelum pesta bisa dimulai. Dalam konteks Bengkulu, dari total APBD Rp600 miliar, sekitar Rp240 miliar masuk ke Dinas PUPR. Bukan untuk gaya-gayaan, tapi karena 48% jalan di Provinsi Bengkulu menurut BPS 2023 masih dalam kondisi rusak ringan hingga berat. Jalan rusak = ekonomi lemas.
Kritik bahwa ini tak sejalan dengan visi “Bantu Rakyat” Helmi Hasan justru terdengar lucu. Coba tanya sopir travel lintas kabupaten, atau petani karet di Lebong: apa yang paling menyulitkan hidup mereka? Jawabannya bukan kurang stiker program bantuan, tapi jalan berlubang seperti kawah bulan. Jalan bagus itu bukan hiasan, tapi syarat utama rakyat bisa kerja, sekolah, belanja, bahkan nganter istri lahiran tepat waktu. Kalau itu bukan bentuk membantu rakyat, saya nggak tahu lagi apa yang iya.
Menurut data Dinas PU Provinsi Bengkulu (2023), hanya 52% jalan provinsi yang sudah mantap (baik dan sedang), sisanya memprihatinkan. Ini berdampak langsung ke ekonomi daerah. Kajian dari World Bank menyebutkan bahwa investasi infrastruktur jalan bisa meningkatkan pendapatan petani dan pelaku UMKM hingga 20-25%, karena barang bisa sampai ke pasar lebih cepat dan ongkos logistik turun. Jadi, alokasi besar ke PUPR bukan pemborosan—itu investasi jangka panjang.
Memang betul OPD lain juga perlu anggaran, tapi bukan berarti semua harus dibagi rata kayak nasi kotak di rapat. Pembangunan itu perlu skala prioritas. Kalau jalan ke sekolah masih seperti trek off-road, gimana guru dan murid mau semangat? Kalau akses ke sentra produksi rusak parah, bagaimana investor mau masuk? Infrastruktur adalah syarat utama peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Jadi, membenahi jalan itu bukan sekadar betonisasi, tapi strategi fiskal cerdas.
Fakta lapangan juga mendukung. Di tahun 2022 setelah ada proyek peningkatan jalan di daerah Kepahiang dan Seluma, jumlah kendaraan yang melintas meningkat 18% (Data Dishub Provinsi), dan jumlah transaksi pasar lokal meningkat 22%. Artinya, jalan mulus langsung berdampak pada perputaran uang rakyat. Bahkan tukang tambal ban pun bisa alih profesi jadi tukang ojek online karena orderan makin ramai. Itulah multiplier effect yang nyata, bukan hanya retorika ruang sidang.
Jadi, sebelum kita ribut soal “penumpukan”, mari kita jujur: masyarakat Bengkulu lebih butuh jalan mulus ketimbang jargon manis. Anggaran PUPR besar karena memang mereka memikul beban besar. Kalau ekonomi mau tancap gas, ya jalannya jangan seperti cuci gudang lubang! Kalau kita benar-benar mau bantu rakyat, maka jalan ke sana harus dilebarkan dulu—secara harfiah dan ekonomi. Maka, alokasi 40% itu bukan beban, tapi bekal rakyat untuk maju.
Oleh : Riswan
Direktur Eksekutif Langit Biru Foundation
Mahasiswa PascaSarjana-Konsentrasi Perencanaan Pembangunan
