Belakangan ini satu kata sering terdengar di ruang rapat, kantor pemerintahan, bahkan percakapan warung kopi: efisiensi. Efisiensi anggaran. Efisiensi perjalanan dinas. Efisiensi rapat.
Di tengah suasana itu saya sempat berbincang dengan beberapa pegawai di Bengkulu. Mereka datang ke kantor seperti biasa seragam rapi, map di tangan, komputer menyala dan tentu saja secangkir kopi di meja. Namun di balik rutinitas itu, ada satu pertanyaan kecil yang sering muncul pelan-pelan. “Efisiensi ini nanti ujungnya ke mana?” Kekhawatiran itu paling terasa di kalangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Status mereka memang bagian dari Aparatur Sipil Negara, tetapi kata perjanjian kerja kadang membuat sebagian orang merasa posisinya tidak selalu aman.
Padahal jumlah PPPK di Bengkulu bukan angka kecil. Dalam rekrutmen tahun 2024 saja, Pemerintah Kota Bengkulu membuka sekitar 2.384 formasi PPPK, yang terdiri dari 58 tenaga pendidik, 294 tenaga kesehatan dan sekitar 2.042 tenaga teknis. Artinya jelas ribuan orang menggantungkan masa depan profesinya pada skema PPPK. Dan pada saat yang sama masyarakat juga menggantungkan pelayanan publik kepada mereka.
Guru PPPK mengajar di sekolah yang kekurangan tenaga pengajar. Tenaga kesehatan PPPK membantu pelayanan di puskesmas. Tenaga teknis PPPK memastikan urusan administrasi masyarakat tetap berjalan.
Tanpa mereka, pelayanan publik bisa tersendat.
Di tengah situasi itulah peran Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, menjadi penting.
Pada 1 April 2026, ia menerbitkan Surat Edaran Nomor B.800/1/BKD/2026 yang ditujukan kepada seluruh bupati dan wali kota di Provinsi Bengkulu. Isi pesannya jelas pemerintah daerah tidak diperkenankan memberhentikan PPPK, termasuk PPPK paruh waktu, hanya karena alasan efisiensi anggaran.
Dalam surat edaran tersebut ditegaskan bahwa pemberhentian PPPK hanya dapat dilakukan apabila sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan karena tekanan efisiensi fiskal.
Bagi saya, ini bukan sekadar keputusan administratif. Ini pesan kepemimpinan.
Di saat banyak daerah mulai cemas menghadapi tekanan anggaran, Bengkulu memilih pendekatan yang lebih manusiawi: hemat boleh, tetapi jangan sampai yang dikorbankan adalah orang-orang yang setiap hari melayani masyarakat.
Gubernur Helmi Hasan juga mendorong pemerintah daerah mencari solusi lain, seperti memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengoptimalkan peran BUMD, serta merapikan belanja yang tidak prioritas.
Logikanya sederhana. Kalau sebuah rumah tangga sedang berhemat yang dipangkas biasanya pengeluaran yang tidak penting bukan langsung memberhentikan orang yang membantu menjaga rumah.
Bagi saya, di situlah letak pentingnya kepemimpinan.
Kadang seorang pemimpin tidak perlu pidato panjang. Cukup satu kalimat yang membuat banyak orang tenang.
“Tenang saja. Kalian tetap bekerja.”
Dan setelah mendengar itu, kopi pagi di kantor entah kenapa terasa lebih nikmat.
Oleh Riswan
Penulis
Founder Langit Biru Foundation
Mahasiswa Pascasarjana
Magister Ekonomi Terapan (MET) dan Magister Manajemen (MM)
FEB Universitas Bengkulu
