InfoBengkulen.com,- Meski kondisi keuangan daerah mengalami efisienai dan diharuskan belanja pegawai dibawa 30 persen APBD, Helmi Hasan Pastikan Tidak ada PHK untuk P3K ditahun 2027.
Dalam surat edaran yang di terbitkan pada 1 April 2026 dengan nomor surat edaran nomor. B.800/1/BKD/2026 tentang himbauan tidak ada pemutusan hubungan kerja bagi P3K paruh Waktu.
Dalam surat edaran itu gubernur menyebutkan meskipun kondisi keuangan dengan efisiensi namun harus di carikan alternatif untuk menekan biaya belanja pegawai.
Seperti diberitakan sebelumnya nasib P3K yang baru dilantik di akhir 2025 terancam di berhentikan sesuai dengan amanat undang undang nomor 01 tahun 2023 tentang hubungan keyangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah..
Beberapa provinsi sudah melakukan evaluasi terkait rencana merumahkan pegawai dengan perjanjian kontrak atau p3 k.
Namun di Bengkulu Gubernur Bengkulu mempertahankan ribuan ASN P3K Paruh Waktu dengan payung hukum Surat edaran Gubernur.
(Her)
