InfoBengkulen.com,- Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi kredit Bank Bengkulu Cabang Jakarta mendadak memanas setelah tim penasihat hukum terdakwa membeberkan deretan kejanggalan pencairan dana senilai Rp4,3 miliar.
Mulai dari aliran dana yang menembus benteng administrasi tanpa tanda tangan Kepala Bagian Pemasaran, hingga dugaan keterlibatan pihak lain yang terkesan tak tersentuh hukum.
Dalam persidangan yang beragenda pemeriksaan saksi pada Selasa, 10 November 2026, Penasihat Hukum Terdakwa Ferry Haryanto, Endah Rahayu Ningsih, S.H., secara terbuka mempertanyakan tebang pilih terpedalamnetapansangka.
Endah menguak bahwa kliennya yang saat kejadian menjabat sebagai Kepala Bagian Pemasaran dan Kredit Bank Bengkulu Cabang Jakarta, bahkan tidak pernah mengetahui maupun dilibatkan dalam sosialisasi Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Bank Bengkulu Pusat dengan PT Taspen Abadi Sentosa (ASA).
“Terhadap klien kita Ferry Haryanto yang pada saat kejadian sebagai Kabag Pemasaran dan Kredit, memang tidak mengetahui dan tidak ada sosialisasi terhadap Perjanjian Kerja Sama antara Bank Bengkulu Pusat dengan PT Taspen ASA,” tegas Endah usai persidangan.
Anehnya, fasilitas kredit pensiun dan multiguna tersebut bisa mulus dicairkan kepada nasabah tanpa adanya verifikasi paraf atau tanda tangan dari kliennya selaku pejabat yang memegang otoritas kredit.
“Nah, dana kredit pensiun dan multiguna ini bisa cair tanpa tanda tangan dari terdakwa selaku Kabag Kredit dan Pemasaran. Ada apa?” sentil Endah di hadapan wartawan.
Di persidangan terungkap pula bahwa kelancaran pencairan dana kepada nasabah dipengaruhi oleh peranan Kepala Cabang Bank Bengkulu Cabang Jakarta saat itu, yang belakangan diketahui merupakan mantan pejabat di PT Taspen ASA.
“Kemudian dana cair kepada nasabah ada peran atau andil Kepala Cabang pada saat itu, yang tidak lain adalah mantan direktur PT Taspen ASA sebelumnya, yang kemudian masuk ke Bank Bengkulu sebagai Kepala Cabang Jakarta,” bebernya.
Tak berhenti di situ, fakta persidangan dari para saksi nasabah menunjukkan adanya dominasi tim marketing PT Taspen ASA yang diduga membujuk rayu nasabah hingga melakukan pemotongan uang pinjaman. Nasabah yang seharusnya menerima hak pinjaman utuh, justru hanya mendapatkan sebagian kecil dana jalan. Namun, para agen pihak ketiga tersebut belum tersentuh status hukum.
Endah juga mencecar perbedaan perlakuan hukum terhadap pejabat lain yang menggantikan posisi kliennya serta Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Cabang pada periode tersebut.
“Ada pihak ketiga sebagai tim marketing PT Taspen ASA yang sangat dominan dalam mengambil uang nasabah tidak dijadikan tersangka pada kasus ini. Kemudian terhadap Plt Kepala Cabang juga Kabag Pemasaran setelah terdakwa juga tidak dijadikan tersangka oleh Penuntut Umum. Ada apa? Padahal peran dan kontribusinya di persidangan sangat dan amat nyata. Inisial B untuk Plt Kepala Cabang, dan Kabag Pemasaran AS yang sekarang masih aktif di Bank Bengkulu,” pungkas Endah.
Perkara ini sendiri berpatokan pada Laporan Hasil Audit Bank Bengkulu Nomor: 109/S.Eks/D.2/2026 tertanggal 1 Juli 2026, yang mencatat total kerugian keuangan negara sebesar Rp4.319.801.550 akibat penyimpangan skema penyaluran kredit tersebut. (**)
