InfoBengkulen.com,- Ketua DPW BM PAN Provinsi Bengkulu, Doni Syahputra menyampaikan banyak sekali masukan dan catatan dari masyarakat yang mesti menjadi agenda prioritas pembangunan Gubernur baru kedepan.
“Selain masalah infrastruktur seperti jalan dan jembatan yang harus dibangun kedepan, kami juga mendengar aspirasi dari masyarakat tentang masih ada masyarakat di Kaur yang belum bisa menikmati listrik dirumahnya, ini menyedihkan,” ungkapnya usai pengukuhan tim dan relawan untuk pemenangan pasangan Helmi Hasan – Mian di Kabupaten Kaur pada tanggal 5-6 Oktober 2024
Sedangkan sambungnya, persoalan pemasangan listrik gratis 4.500 KWH untuk masyarakat berpenghasilan rendah adalah salah satu janji politik Rohidin Mersyah diperiode lalu.
“Kedepan tidak ada lagi masyarakat yang tidak bisa menikmati listrik, atau masyarakat yang rumahnya menumpang listrik dirumah tetangganya. 79 tahun kita sudah merdeka, masa urusan listrik saja tidak tuntas. Maka mulai saat ini BM PAN akan mengambil peran advokasi masyarakat miskin agar bisa mendapatkan bantuan,” tegasnya.
Pemerintah pusat juga sudah memfasilitasi persoalan listrik ini. Salah satunya melalui program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) yang dikelola oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia dibawah Ditjen Kelistrikan.
Tapi menurutnya, provinsi Bengkulu tidak bisa hanya mengandalkan program bantuan dari nasional mengenai listrik gratis ini. Harus ada keberpihakan dan keseriusan pemerintah melalui dukungan anggaran daerah untuk membantu masyarakat.
“Kalau bantuan program pemerintah pusat bekerja sama dengan PLN sudah ribuan masyarakat Bengkulu menikmatinya. Cuma yang ingin kita ketahui di Provinsi Bengkulu bantuan listrik gratis ini yang murni bersumber dari APBD berapakah pertahun dianggarkan dan untuk berapa orang, ada tidak?” Tanya pria berdarah Minang tersebut.
Sebagai penutup ia menyampaikan ada 6.000 data pengajuan masyarakat Provinsi Bengkulu untuk program listrik gratis pada tahun ini. Tapi dari info yang beredar kurang lebih hanya kurang lebih 230 rumah saja yang diakomodir oleh pemerintah provinsi Bengkulu melalui APBD Tahun Anggaran 2024, sisanya merupakan program dari Kementerian. Jika info tersebut kurang tepat, maka ia berharap Gubernur Rohidin bisa mengklarifikasi kebenarannya dari data tersebut.
“Tugas kami BM PAN nantinya adalah mendampingi masyarakat dalam hal tekhnis dan non tekhnis. Baik dalam mendorong bantuan melalui program BPBL pusat dibawah Kementerian ESDM ataupun melalui dukungan dari Pemerintah Daerah kedepan,” tutupnya. (**)