infrastruktur yang masih buruk belum bisa dikatakan sepenuhnya merdeka, karena “kemerdekaan” tidak hanya berarti lepas dari penjajahan, tetapi juga pemenuhan hak-hak dasar warganya seperti akses yang merata terhadap pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, yang sangat dipengaruhi oleh kualitas infrastruktur. Keterbatasan infrastruktur juga menghambat potensi ekonomi lokal dan menciptakan ketimpangan antar daerah, menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur adalah bagian penting dari kemerdekaan yang sesungguhnya.
Mengapa infrastruktur buruk mengindikasikan belum merdeka sepenuhnya:
Tidak Meratanya Kualitas Hidup:
Kemerdekaan seharusnya berarti seluruh warga negara dapat merasakan peningkatan kualitas hidup. Namun, infrastruktur yang buruk menciptakan kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan, membuat masyarakat pedesaan tertinggal dan sulit mengakses layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan
Menghambat Kemandirian Ekonomi:
Akses infrastruktur yang terbatas, seperti jalan yang rusak, menyulitkan distribusi hasil pertanian dan produk lokal untuk mencapai pasar. Hal ini menghambat pertumbuhan ekonomi di tingkat desa dan membuat mereka tetap bergantung pada bantuan, bukan pada potensi dan kemandirian mereka sendiri.
Keterbatasan Akses Terhadap Hak Dasar:
Merdeka berarti bebas dari penindasan dan memiliki hak untuk hidup sejahtera. Infrastruktur yang buruk secara langsung membatasi hak atas pendidikan yang layak, layanan kesehatan yang memadai, dan akses transportasi, yang semuanya penting untuk kehidupan yang layak.
Masih Ada “Penjajahan” Baru:
Keterbatasan akses dan ketimpangan akibat infrastruktur buruk dapat dianggap sebagai bentuk “penjajahan” ekonomi dan sosial, di mana sekelompok masyarakat masih terpinggirkan dalam pembangunan dan sulit untuk maju.
Helmi Mian Fokus Pembangunan Infrastruktur Pasca Dilantik Menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu 2025-2030.
Buruknya infrastruktur diprovinsi Bengkulu merupakan salah satu tantangan besar yang dihadapi pasangan gubernur dan wakil Gubernur ini.
Saat ini, pembangunan infrastruktur menjadi fokus pemerintah untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pembangunan yang inklusif, yang secara langsung berkaitan dengan terwujudnya kemerdekaan yang seutuhnya.
“Kedepan insyallah semua masyarakat Bengkulu bisa merasakan jalan mulus dan ambulance gratis untuk masyarakat,dan tidak ada lagi cerita kelam seorang ayah membawa jenazah anaknya menggunakan kantong kresek,” ujar Helmi Hasan Tegas.
Jalan mulus saat ini sudah dirasakan masyarakat di beberapa kabupaten, Bengkulu Tengah, Kabupaten Lebong,Bengkulu Utara,Rejang Lebong,Kaur Mukomuko dan Kabupaten Kepahiang.
Dikatakan Tejo Suroso kepala Dinas PUPR Provinsi Bengkulu pembangunan jalan di Bengkulu bari di kerjakan sepanjang 180 kilo meter dan akan berlanjut hingga semua jalan provinsi Mulus.
” insyallah selama periode Helmi Mian semua Jalan provinsi Bengkulu mulus dengan alokasi anggaran yang sangat besar,” ujar Tejo.
(**)
