ImfoBengkulen.com,- Menjelang Konferensi Daerah (Konferda) PDI Perjuangan Bengkulu, nama Ir. Mian mencuat sebagai calon kuat Ketua DPD PDI Perjuangan periode mendatang. Saat ini, Mian masih menjabat sebagai Wakil Gubernur Bengkulu.
Namun, di tengah hangatnya wacana tersebut, beredar kembali sebuah salinan Surat Keputusan DPP Partai Gerindra tahun 2015 yang menetapkan Mian sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Bengkulu Utara. Dokumen ini sontak memantik kegelisahan di kalangan kader dan pengurus PDI Perjuangan, khususnya di tingkat DPC dan PAC.
Pasalnya, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PDI Perjuangan tegas melarang kadernya menjadi anggota partai lain. Pasal 22 huruf (a) menyebutkan: _“Anggota Partai dilarang menjadi anggota organisasi politik lainnya_.” Pelanggaran ini masuk kategori disiplin partai sebagaimana Pasal 23 ayat (1) AD/ART PDI Perjuangan.
Sementara itu, aturan serupa juga berlaku di Gerindra. Dalam AD/ART Gerindra disebutkan, keanggotaan seseorang otomatis berakhir apabila pindah ke partai lain. Artinya, kiprah politik Mian terekam berlapis dalam beberapa partai sekaligus.
*Jejak Rekam Politik Ir. Mian*
Mian mengawali karier politiknya lewat PDI Perjuangan. Pada Pemilu 2004, ia terpilih menjadi anggota DPRD Bengkulu Utara dari dapil Ketahun, Putri Hijau, dan Napal Putih. Pada periode 2004–2009, ia dipercaya sebagai Ketua Badan Legislasi DPRD dan kemudian menjabat Ketua Komisi III DPRD Bengkulu Utara.
Tahun 2010, Mian naik kelas sebagai Wakil Bupati Bengkulu Utara mendampingi Bupati petahana Imron Rosyadi. Ia menjabat hingga periode 2011–2016.
Pada 2014, Mian tercatat mendaftarkan diri sebagai anggota Partai Gerindra. Bahkan, ia diangkat sebagai Ketua DPC Gerindra Bengkulu Utara melalui SK DPP Gerindra Nomor 003-0035/Kpts/DPP-Gerindra/2014. Konflik internal dengan kader lokal, Guspa Irawan, berujung pada terbitnya SK baru dari DPP Gerindra (Nomor 07-0089/Kpts/DPP-Gerindra/2015) yang kembali menegaskan Mian sebagai Ketua DPC Gerindra Bengkulu Utara.
Tidak berhenti di situ, pada Pilkada 2015 Mian maju bersama Hari Septia Adinata sebagai pasangan calon Bupati–Wakil Bupati Bengkulu Utara. Pasangan ini diusung koalisi lintas partai: Gerindra, PBB, PDI Perjuangan, dan Demokrat. Menariknya, pada saat itu Mian menandatangani berkas dukungan sendiri selaku Ketua DPC Gerindra Bengkulu Utara. Hasilnya, ia menang dan menjabat Bupati Bengkulu Utara periode 2016–2021.
Kejutan lain terjadi pada April 2017, ketika Mian ikut mendaftar sebagai calon Ketua DPD Golkar Bengkulu Utara dalam Musda. Padahal saat itu, ia masih berstatus Ketua DPC Gerindra. Langkahnya kemudian terhenti setelah kasus OTT KPK yang menjerat Gubernur Bengkulu sekaligus Ketua DPD Golkar Bengkulu, Ridwan Mukti.
Menjelang Pemilu 2018, Mian justru kembali ke rumah lamanya: PDI Perjuangan. Ia ditunjuk menjadi Ketua DPC PDI Perjuangan Bengkulu Utara. Kini, namanya kembali mengemuka sebagai kandidat Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bengkulu.
Jejak politik Mian jelas tidak biasa dari PDI Perjuangan, sempat menjadi Ketua Gerindra, nyaris menakhodai Golkar, lalu kembali ke PDI Perjuangan. Pertanyaan yang mengemuka, apakah lintas partai yang ia jalani ini akan menjadi nilai tambah sebagai politisi “lintas jalur”? Atau justru akan menjadi beban bagi loyalis PDI Perjuangan yang menuntut kedisiplinan organisasi?
Yang jelas, Konferda PDI Perjuangan Bengkulu nanti akan menjadi panggung penentuan—bukan hanya bagi Mian, tetapi juga bagi soliditas internal partai banteng moncong putih di Bumi Raflesia
Saat ditanya kepada salah satu kader PDI Perjuangan Deden Abdul Hakim tentang bagaimana pemimpin PDI Perjuangan kedepan,
jawab lugasnya adalah PDI Perjuangan Provinsi Bengkulu harus dipimpin oleh orang yang setia dan paham betul makna kesabaran berpolitik, karena dengan kesetiaan itu terbentuk kejujuran dan keikhlasan dalam berjuang.
Contoh kesetiaan itu seperti tidak loncat-loncat partai, lalu teguh dan berjuang memenangkan pasangan calon yang direkomendasikan oleh Ketua Umum.
(**)
