Angka inflasi 3,38 persen pada September 2026 adalah fakta. Namun menjadikannya satu-satunya ukuran kondisi Bengkulu akan menghasilkan gambaran yang tidak utuh. Data BPS menunjukkan tekanan harga masih ada, tetapi bersamaan dengan itu ekonomi tumbuh, posisi petani menguat, inflasi tahunan melandai, konektivitas dibangun dan tata kelola keuangan menunjukkan capaian.
BPS mencatat inflasi tahunan September 2026 sebesar 3,38 persen, turun dari 3,99 persen pada Agustus. Inflasi bulanan 0,38 persen. Tekanan harga tidak hanya berasal dari pangan, tetapi juga transportasi, restoran, rekreasi serta perawatan pribadi dan jasa lainnya. Sebaliknya, cabai merah, bawang merah, telur ayam ras, bawang putih dan tomat memberikan andil deflasi.
Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui TPID menjalankan strategi 4K keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi serta memperkuat Gerakan Pangan Murah. Kebijakan ini diarahkan menjaga pasokan dan memberi masyarakat akses bahan pokok dengan harga terjangkau.
Di tengah tekanan harga, ekonomi Bengkulu tetap ekspansif. BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Triwulan II 2026 sebesar 5,11 persen secara tahunan dan 7,35 persen secara triwulanan dengan PDRB atas dasar harga berlaku Rp.31,36 triliun.
Di bawah pemerintahan Gubernur Helmi Hasan–Wakil Gubernur Mian, pembangunan konektivitas menjadi agenda penting. Pemprov mengalokasikan sekitar Rp 600 miliar untuk jalan dan jembatan serta menyinkronkan pembangunan antarwilayah 2026–2028. Arah kebijakan ini mendapat detikSumatera Awards 2026 kategori Inovasi Penggerak Konektivitas Antarwilayah.
Hubungannya dengan ekonomi jelas konektivitas yang lebih baik mendukung distribusi barang, akses produsen ke pasar dan mobilitas masyarakat, sehingga menjadi bagian dari upaya mengurangi hambatan biaya ekonomi.
Indikator petani juga positif. BPS mencatat NTP September 2026 mencapai 206,79, naik 1,73 persen dari Agustus. Harga yang diterima petani naik 2,19 persen, sementara yang dibayar naik 0,46 persen. NTP hortikultura meningkat 9,06 persen.
Dari sisi tata kelola, Pemprov Bengkulu kembali memperoleh opini WTP BPK atas LKPD 2025, yang menurut Pemprov merupakan WTP kedua berturut-turut pada masa Helmi Hasan–Mian.
Kesimpulannya, inflasi 3,38 persen tetap menjadi pekerjaan rumah, tetapi bukan satu-satunya cerita Bengkulu. Ekonomi tumbuh 5,11 persen, inflasi tahunan melandai, NTP menguat, konektivitas dipercepat dan tata kelola keuangan kembali memperoleh WTP.
Tidak semua capaian tersebut dapat diklaim sebagai hasil tunggal kebijakan pemerintah karena ekonomi dipengaruhi banyak faktor. Namun kebijakan juga harus dinilai bersama indikator hasilnya.
Data tidak perlu dibela. Data cukup dibaca secara utuh. Bengkulu masih menghadapi tantangan, tetapi sejumlah indikator menunjukkan bahwa Bengkulu sedang bergerak.
Pojok Ekonomi Riswan
