InfoBengkulen.com,- Belum dibayarkannya SPPD surat perintah perjalanan Dinas Staf Dewan provinsi Bengkulu semakin memanas.
Beberapa staf Dewan Provinsi mulai melirik ke penegak hukum.
Menurut staf Dewan ini,SPPD mereka dijanjikan akan di bayar pada 31 Januari 2024 oleh pihak sekretariat.
“Memang dijanjikan terus terusan kami, terakhir di janjikan akhir Januari ini, pembayarannya. Kita lihat saja jika tidak di tepati kami akan melaporkan persoalan ini ke aparat penegak Hukum,” ujarnya.
Tidak dibayarkannya SPPD staf dewan ini menimbulkan gejolak di staf DPRD provinsi Benglulu,apalagi Jumlah total SPPD itu mencapai angka 3 miliar rupiah lebih.
“Salah satu tuntutan staf sekretariat DPRD provinsi Bengkulu, Ganti bendahara, Bayarkan SPPD yang belum di bayar dari tahun 2022.2023.2024 serta Kembalikan uang potongan yang di potong oleh staf perjadin, kalau ke dalam daerah sebesar 250 s/d 350 ribu luar daerah kisaran 600 s/d 1.200 ribu rupiah,” ujar Staf dewan provinsi dengan nada kesal.
Kisruh SPPD Belum dibayarman ini ketua DPRD provinsi Bengkulu Sumardi mengaku sudah berkoordunasi dengan sekretaris DPRD provinsi Bengkulu untuk segera di selesaikan.
“Sudah kita minta segera di selesaikan,” ujar Sumardi.
.
