InfoBengkulen,com,- Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah tidak bisa lagi mencalonkan diri sebagai kandidat Gubernur Bengkulu 2024, berdasarkan putusan MK no 02 gahun 2023.
Berikut perjalan masa jabatan Rohidin Mersyah hingga menyelesaikan dua periode jabatan menurut putusan MK no 2 2023.
TANGGAL 12 FEBRUARI 2016
PELANTIKAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU MASA
JABATAN TAHUN 2016-2021 (DR. H. RIDWAN MUKTI, M.H – DR. H. ROHIDIN
MERSYAH) DI ISTANA NEGARA OLEH PRESIDEN RI BERDASARKAN
KEPUTUSAN PRESIDEN RI NOMOR 19/P TAHUN 2016 TANGGAL 10
FEBRUARI 2016 TENTANG PENGESAHAN PENGANGKATAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU MASA JABATAN TAHUN 2016-2021.
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU TERSEBUT MERUPAKAN
HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH YANG DILAKSANAKAN PADA TANGGAL 9
DESEMBER 2015.
2. TANGGAL 22 JUNI 2017
PENUGASAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU (DR. H. ROHIDIN MERSYAH)
SELAKU PELAKSANA TUGAS GUBERNUR BENGKULU OLEH MENTERI
DALAM NEGERI RI BERDASARKAN SURAT MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 122.17/2928/SJ TANGGAL 22 JUNI 2017 HAL PENUGASAN WAKIL
GUBERNUR BENGKULU SELAKU PELAKSANA TUGAS GUBERNUR
BENGKULU.
PENUGASAN INI DIKARENAKAN ADANYA PENAHANAN SAUDARA DR. H.
RIDWAN MUKTI, M.H (GUBERNUR BENGKULU) OLEH KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI UNTUK MENJALANI PROSES PEMERIKSAAN
ATAS DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI.
WAKIL GUBERNUR BENGKULU DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DAN
WEWENANG GUBERNUR BENGKULU BERTANGGUNG JAWAB KEPADA
GUBERNUR BENGKULU SEBAGAIMANA KETENTUAN PASAL 66 AYAT (3)
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN
DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR
9 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH.
3. TANGGAL 29 OKTOBER 2018
PENUNJUKAN DR. H. ROHIDIN MERSYAH (WAKIL GUBERNUR BENGKULU
MASA JABATAN TAHUN 2016-2021) SEBAGAI PELAKSANA TUGAS,
WEWENANG DAN KEWAJIBAN SEHARI-HARI GUBERNUR BENGKULU MASA
JABATAN TAHUN 2016-2021 SAMPAI DENGAN DILANTIKNYA GUBERNUR
BENGKULU SISA MASA JABATAN TAHUN 2016-2021 BERDASARKAN
KEPUTUSAN PRESIDEN RI NOMOR 201/P TAHUN 2018 TANGGAL 29
OKTOBER 2018 TENTANG PENGESAHAN PEMBERHENTIAN GUBERNUR
BENGKULU MASA JABATAN TAHUN 2016-2021 DAN PENUNJUKAN
PELAKSANA TUGAS GUBERNUR BENGKULU MASA JABATAN TAHUN 2016-
2021.
PENUNJUKAN INI DILAKUKAN KARENA GUBERNUR BENGKULU MASA
JABATAN TAHUN 2016-2021 (DR. H. RIDWAN MUKTI, M.H) TELAH TERBUKTI
SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA
KORUPSI BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1219
K/PID.SUS/2018 TANGGAL 18 SEPTEMBER 2018 YANG SUDAH
BERKEKUATAN HUKUM TETAP, SEHINGGA MEMENUHI SYARAT UNTUK
DISAHKAN PEMBERHENTIAN SEBAGAI GUBERNUR
TANGGAL 10 DESEMBER 2018
PELANTIKAN DR. H. ROHIDIN MERSYAH SEBAGAI GUBERNUR BENGKULU
SISA MASA JABATAN TAHUN 2016-2021 DI ISTANA NEGARA OLEH
PRESIDEN RI BERDASARKAN KEPUTUSAN PRESIDEN RI NOMOR 215/P
TAHUN 2018 TANGGAL 23 NOVEMBER 2018 TENTANG PENGESAHAN
PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT WAKIL GUBERNUR BENGKULU MASA
JABATAN TAHUN 2016-2021 DAN PENGESAHAN PENGANGKATAN
GUBERNUR BENGKULU SISA MASA JABATAN TAHUN 2016-2021.
KEPUTUSAN PRESIDEN INI JUGA SEKALIGUS MEMBERHENTIKAN DENGAN
HORMAT DR. H. ROHIDIN MERSYAH SEBAGAI WAKIL GUBERNUR BENGKULU
MASA JABATAN TAHUN 2016-2021.
5. TANGGAL 12 FEBRUARI 2021
PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
BENGKULU SISA MASA JABATAN TAHUN 2016-2021 (DR. H. ROHIDIN
MERSYAH DAN DEDY ERMANSYAH, S.E) BERDASARKAN KEPUTUSAN
PRESIDEN RI NOMOR 27/P TAHUN 2021 TANGGAL 15 FEBRUARI 2021
TENTANG PENGESAHAN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU SISA MASA JABATAN TAHUN 2016-
2021.
6. TANGGAL 25 FEBRUARI 2021
PELANTIKAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU MASA
JABATAN TAHUN 2021-2024 (DR. H. ROHIDIN MERSYAH, MMA DAN DR. E. H.
ROSJONSYAH, S.IP., M.Si) DI ISTANA NEGARA OLEH PRESIDEN RI
BERDASARKAN KEPUTUSAN PRESIDEN RI NOMOR 40/P TAHUN 2021
TANGGAL 24 FEBRUARI 2021 TENTANG PENGESAHAN PENGANGKATAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT, KEPULAUAN RIAU
DAN BENGKULU MASA JABATAN TAHUN 2021-2024.
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU TERSEBUT MERUPAKAN
HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH YANG DILAKSANAKAN PADA TANGGAL 9
DESEMBER 2020.
Berdasarkan putusan MK nomor 2 /PUU-XXI/ 2023 Ngitung masa jabatan rohidin tu sejak 22 Juni 2017 s.d 12 Feb 2021
3 tahun 7 bulan 21 hari total masa jabatan Rohidin tu periode pertama, dan dilanjutkan periode kedua.
Dalam Pilkada 2024 ini, Rohidin Mersyah (Gubernur Bengkulu) tidak dapat kembali mencalonkan diri sebagai Gubernur Bengkulu lantaran terganjal aturan, hal ini berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2/PUU-XXI/2023 yang menegaskan bahwa yang dimaksudkan dengan masa jabatan kepala daerah yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan ”masa jabatan yang telah dijalani” tersebut, baik yang menjabat secara definitif maupun penjabat sementara. Keputusan tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf (n) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada).
Menurut Profesor Juanda ahli hukum tata Negara Indonesia dalam membaca Putusan MK no 02 PUU-XXI 2023 tidak dibisa ditafsir tafsir untuk kepentingan politik subjektif elit tapi melanggar UU dan putusan MK, dan KPUD di seluruh Indonesia harus paham bahasa hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. JIka sudah jelas dan tegas bahasa norma hukum dalam suatu Undang Undang dan putusan Mahkamah Konstitusi maka tidak perlu lagi di tarik tarik dengan tafsir tafsir politik,ujar Ahli Hukum Tata Negara di level nasional ini. (HER)
